Liputan Times Berita Gadget dan Teknologi Terbaru 
Heboh kabar kebocoran data masyarakat Indonesia. Hingga detik ini, hal itu masih menjadi isu hangat yang trending.
Pada pekan lalu anggota forum online yakni “Breached Forums” dengan username “Bjorka” telah mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP serta nomor KTP atau NIK disebut milik masyarakat Indonesia.
Akan tetapi pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, misalnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data yang terjadi.
Hal paling baru, Kominfo memberikan pesan kepada Hacker agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, yakni Semuel Abrijani alias Semmy ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat Senin (5/9/2022).
“(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access,” jawab pria yang akrab disapa Semmy pada saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan kepada hacker, hal ini sebagaimana dikutip Kompas Tekno dari YouTube Kompas TV pada Selasa (6/9/2022).
Disamping itu Semmy juga menjelaskan, bahwa pihak yang paling setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat. Pasalnya, jika hacker mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas sedang menyerang masyarakat.
“Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat,” imbuh Semmy.
Namun siapa sangka dengan kejadian ini pihak Kominfo juga diberi pesan balasan yang menohok oleh Hacker.
Pesan Balasan Bjorka untuk Kominfo
Pesan-pesan yang disampaikan Semmy ternyata sampai di kuping hacker, Bjorka. Anggota dari Breached Forum yang telah membocorkan serta menjual data 1,3 miliar nomor HP pelanggan seluler di Indonesia tersebut mengirimi pesan balasan untuk pemerintah Indonesia, dalam kasus ini yang dimaksud adalah Kominfo.
Melansir Kompas Tekno, pesan balasan itu dimuat di utas (thread) Breached Forums dengan judul “My Message to Indonesian Goverment” (pesan saya untuk pemerintah Indonesia).
Utas yang diposting Bjorka itu sekitar pukul 16.00 WIB, dan diawali dengan sebuah tangkapan layar dari pemberitaan media daring di Indonesia dengan judul yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yakni “Kominfo Message to Hackers: If You Can, Don’t Attack” (pesan Kominfo ke peretas: Kalau bisa, jangan menyerang).
Lanjut, hacker Bjorka pun menuliskan pesan balasan singkat namun menohok sebagai berikut:
My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot” (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: jangan bodoh).
Akan tetapi tak diketahui secara pasti motif apa Bjorka mengirim pesan tersebut di thread Breached Forums. Hal ini karena Bjorka sendiri terlihat hanya menuliskan pesan singkat saja tanpa ada embel-embel atau penjelasan lainnya.
Mengutip Kompas Tekno saat mencoba menghubungi pihak Kominfo untuk meminta tanggapan terkait pesan balasan dari Bjorka tersebut. Sayangnya hingga berita ini ditulis pun, dari Kominfo sendiri belum memberikan respons yang kuat.
Sumber Kebocoran Data Belum Teridentifikasi
Dalam acara Konferensi Pers yang dilakukan pada Senin kemarin, Kominfo sendiri mengaku sedang menindaklanjuti masalah dugaan kebocoran 1,3 miliar nomor HP serta nomor KTP seperti yang tengah ramai.
Aku Kominfo, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti operator seluler, Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BSSN sampai dengan Cyber Crime Polri.
Dikatakan oleh Semmy bahwa hasil pertemuannya menunjukkan sumber kebocoran data nomor SIM card (nomor HP) dan NIK yang belum teridentifikasi. Sebab berdasarkan investigasi gabungan, kecocokan dari sampel kebocoran data sebesar 15-20 persen dari sekitar dua juta data sampel yang telah dibagikan gratis oleh Bjorka.
Sementara total jumlah data yang diklaim dimiliki hacker yakni 1.3 miliar. Namun juga dinilai ada kemiripan lantaran telah divalidasi, beberapa data sampel tercatat “hidup” kartu SIM-nya, tetapi beberapa struktur datanya tidak sesuai.
Terkait adanya kecocokan tersebut, sedangkan sumber kebocoran data belum teridentifikasi, maka Kominfo meminta operator seluler dan Dukcapil yang dalam kasus ini berperan sebagai penyelenggara registrasi kartu SIM, guna melakukan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya upaya ini akan melibatkan tim dari Cyber Crime Polri.
